ANALISA YURIDIS TENTANG GUGATAN GANTI RUGI YANG KURANG PIHAK TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Tanah mempunyai fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas sementara kebutuhan tanah terus meningkat seiring meningkatnya pembangunan, menimbulkan masalah pertanahan. Untuk itu diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum. Penulis melakukan analisa yuridis tentang gugatan ganti rugi yang kurang pihak terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara nomor :333/Pdt.G/2018/PN.TNG, dalam putusan hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian, dimana dalam proses pengadaan tanah yang terletak di Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, dengan luas keseluruhan objek tanah 18.545M2,, menimbulkan polemik dan konflik atas penilaian ganti rugi yang dikeluarkan pihak apprasial. Berdasarkan undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 10 ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. penelitian ini merupakan penelitian normatif. Karena objek dalam penelitian ini adalah objek dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis, Penulis disini akan menganalisa Bagaimana proses pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang kurang pihak dan pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Dalam pengadaan tanah Aprasial seharusnya melakukan pendekatan kepada pemegang hak atas tanah memberikan keyakinan, keberhasilan memberikan keyakinan akan memperlancar proses pengadaan tanah, jika gagal memberikan keyakinan kepada pemegang hak justru menghambat proses pengadaan tanah

1.  UEU-Journal-21976-11_1865.pdf - 350 KB

1. ANALISA YURIDIS TENTANG GUGATAN GANTI RUGI YANG KURANG PIHAK TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/4

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN